Revisi UU KPK Denny Indrayana: KPK Is Dead Aktivis serta pengacara Denny Indrayana mengatakan, pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya tidak masuk hingga teknis …
Draf Revisi UU KPK Atur Asal Penyelidik dan Penyidik KPK ... Melalui draf revisi UU KPK, DPR RI mengusulkan penyelidik KPK berasal dari Polri dan penyidik diatur lebih spesifik terkait asal usul instansinya. Melalui draf revisi UU KPK, DPR RI mengusulkan penyelidik KPK berasal dari Polri dan penyidik diatur lebih spesifik terkait asal usul instansinya. Kompas.com - 05/09/2019… Mengintip Isi Draf Revisi UU KPK - kbr.id KBR, Jakarta - Revisi UU KPK bisa menjegal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu terbaca dalam hasil kajian internal KPK terhadap draf revisi UU KPK yang diterima KBR, Selasa (10/9/2019).. Sebelumnya, rencana revisi UU KPK disepakati secara tiba-tiba oleh DPR dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (5/9/2019). 10 Perbedaan Draf Revisi UU KPK dari DPR dan Pemerintah Sep 15, 2019 · JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah telah mulai membahas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Jumat (13/9/2019) lalu. Setelah ditelisik antara draf …
3 Feb 2016 berhasil memaksakan revisi UU KPK dalam prolegnas 2016. Draft RUU KPK memberikan kewenangan bagi dewan pengawas untuk UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam Prolegnas 2015U2019. Draf Revisi UU KPK: Penyadapan Seizin Dewan Pengawas, Ini Mekanismenya. Tim detikcom - detikNews. Kamis, 05 Sep 2019 12:22 WIB. 0 komentar. SHARE 21 Okt 2019 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Dewasa ini banyak yang mendengungkan tentang Revisi UU KPK yang disinyalir Adanya indikasi pelemahan KPK dari draft revisi yang dibuat 1.4 Rumusan 15 https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf diunduh Sebagian pihak menyepakati bahwa UU KPK yang ada sekarang ini masih banyak kelemahan, sehingga diperlukan perubahan (revisi). Ada juga yang Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada sembilan poin draft revisi Juven Martua Sitompul - 06 September 2019 06:32 WIB. Sembilan Poin Draft RUU RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, DPR, PEMERINTAH, 22 Apr 2020, Terdaftar, -, Prolegnas 2015-2019
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu draft Rancangan Undang Undang tentang perubahan kedua UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK). Sebelumnya … Tugas KPK Berubah di Draf Revisi UU 30/2002, Apa Saja? Tugas KPK dalam draf revisi itu pun berbeda dari UU saat ini. Apa saja perubahannya? Dilihat detikcom pada draf revisi UU KPK, Kamis (5/9/2019), definisi KPK mengalami perubahan. Perbandingan Poin-poin Revisi UU KPK yang Disepakati DPR dan Pemerintah Meski menyetujui pembahasan soal revisi UU KPK, pada prinsipnya Jokowi juga menolak sejumlah poin dalam draf yang sebelumnya telah disodorkan DPR. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan DPR setuju dengan seluruh catatan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) revisi UU KPK.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, DPR, PEMERINTAH, 22 Apr 2020, Terdaftar, -, Prolegnas 2015-2019 Mekanisme Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisioner pada KPK. 7. hukum, maka dalam Prolegnas 2015-2019 terdapat RUU perubahan antara lain. 23 Jan 2020 Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua undang- undang (UU) tidak pernah mendapat draf revisi UU KPK secara resmi dari DPR. Namun berdasarkan penghitungan manual hingga pukul 12.18 hari 17 Sep 2019 Rapat Paripurna DPR menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Selasa (17/9/2019). Tiga kali Fahri menegaskan persetujuan terhadap revisi UU KPK Jokowi menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK. 9 Sep 2019 Dalam rapat paripurna pada Kamis, 5 September 2019, seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 17 Sep 2019 Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi Undang-Undang KPK dan pasal dalam draf revisi UU KPK, yaitu tentang pembentukan dewan pengawas. terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Sebagian pihak menyepakati bahwa UU KPK yang ada sekarang ini masih banyak kelemahan, sehingga diperlukan perubahan (revisi). Ada juga yang
